Revisi UU Kesehatan dan Peran Kritis IDI: Menjaga Otonomi Profesi di Tengah Dinamika Baru

Isu revisi Undang-Undang Kesehatan (UU Kesehatan) terus bergulir, memicu diskusi sengit di berbagai kalangan, terutama di kalangan tenaga medis. Dalam pusaran dinamika perubahan ini, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga otonomi profesi dokter.

Revisi UU Kesehatan seringkali diinisiasi dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan akses. Namun, terdapat kekhawatiran serius bahwa beberapa pasal dalam revisi tersebut berpotensi mengikis kemandirian dan profesionalisme dokter. Otonomi profesi bukanlah sekadar hak istimewa, melainkan fondasi utama yang memungkinkan dokter mengambil keputusan medis terbaik demi kepentingan pasien, bebas dari intervensi atau tekanan pihak luar. Ini mencakup hak untuk menentukan diagnosis, terapi, hingga kode etik profesi.

IDI, sebagai organisasi profesi dokter terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan aspirasi dan kekhawatiran para anggotanya. Peran IDI sangat vital dalam memastikan bahwa setiap revisi UU Kesehatan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif atau politis semata, tetapi juga melindungi esensi dari praktik kedokteran yang berkualitas dan beretika.

Dalam proses revisi ini, IDI harus terus aktif berdialog dengan pemerintah, DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. Argumen yang kuat dan berbasis data mengenai dampak potensial revisi terhadap kualitas pelayanan dan kesejahteraan dokter harus terus disampaikan. Menjaga otonomi profesi adalah upaya kolektif yang tak bisa ditawar. Ini bukan hanya demi dokter, melainkan demi masa depan sistem kesehatan yang lebih baik dan amanah bagi seluruh masyarakat Indonesia.